JAKARTA, EDUNEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya menggunakan information hasil review investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyaluran dan penggunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) 1998– 1999 untuk menjerat pihak-pihak yang terindikasi terlibat dalam kasus penyalahgunaan BLBI.

Sebab, jika KPK dan BPK menggunakan information penghitungan baru terkait kerugian negara pada kasus BLBI bakal mudah dipatahkan di pengadilan oleh hakim maupun pihak yang berperkara.

Pakar hukum dari Universitas Airlangga Surabaya, I Wayan Titib Sulaksana, menyatakan hasil review BLBI yang sah sebagai bahan information pengadilan adalah hasil review investigasi BPK pada 1998– 1999. KPK dan BPK tidak layak menggunakan information penghitungan baru.

“Jadi, seharusnya KPK menggunakan hasil review investigasi BPK atas penyaluran dan penggunaan BLBI tahun 1998– 1999 untuk menjerat pihak-pihak yang terlibat kasus penyalahgunaan BLBI,” customized organization dia, Selasa (10/10/2017).

Titib menambahkan hasil review investigasi BPK merupakan bukti sahih bagi para aparat penegak hukum untuk menjerat para pelaku korupsi.

“On the off chance that the KPK and BPK utilize new figuring information to trap the BLBI pengemplang will effectively be crushed in court since it is considered utilizing information that isn’t substantial. Truth be told, KPK’s requests are undermined with lawful imperfection because of lawful information, “he clarified.

Focal Board of Legal Aid Foundation (YLBH) Marhaenis Bersatu, Fidelis Giawa, said KPK should constantly arrange with BPK to research the BLBI case altogether.

“The KPK must come back to the BPK review on the utilization of BLBI in 1998 and 1999. On the off chance that utilizing the new BPK review comes about it implies legitimate imperfections and the KPK could be vanquished in court for utilizing invalid information,” Fidelis said.Get more accurate information